Jambi merupakan provinsi yang memiliki wilayah hutan terluas nomor 18 di Indonesia. Sayangnya, luasnya wilayah hutan yang dimiliki Jambi dibarengi dengan besarnya tingkat kerusakan hutan yang terjadi di provinsi ini. Selama tahun 2015 kemarin, 19.528 hektar hutan me-ngalami kebakaran.

Hal ini diperparah dengan banyaknya lahan gambut di Jambi, yang menyebabkan kebakaran yang terjadi di sana sulit untuk dipadamkan. Dari 19.528 hektar hutan yang terbakar tadi, 13.459 hektarnya terjadi di lahan gambut.

Pemerintah Provinsi Jambi telah mencanangkan berbagai program pencegahan kebakaran hutan, tiga diantaranya yaitu:

1. Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan,
2. Pengelolaan Tahura (Taman Hutan Rakyat), serta
3. Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Alam, Dampak Lingkungan serta Percontohan Penerapan PLTB.

Tim peneliti LPEM, dibantu oleh tenaga ahli lokal yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Bappeda, serta akademisi, menganalisis ketiga program pencegahan kebakaran hutan ini menggunakan cost-benefit analysis, sehingga dapat melihat apakah ketiga program ini telah memberikan manfaat yang lebih besar dari biayanya atau tidak.

Program pertama, Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, merupakan program yang cukup praktis. Personil pemerintah daerah setiap harinya dikirim ke hutan untuk melakukan patroli ke hotspot atau titik-titik rawan kebakaran hutan. Menurut hasil cost-benefit analysis, program ini layak diperlukan karena manfaat dari api yang berhasil dipadamkan melebihi biaya yang dikeluarkan untuk patroli.

Meskipun begitu, tim peneliti menemukan bahwa biaya variabel dari program ini sangat besar. Sebenarnya ini merupakan hal yang wajar, karena sifat kegiatannya yang berupa patroli, maka biaya akan bertambah seiring luasnya area yang dipatroli. Namun, biaya variabel yang terlalu besar dapat membuat program menjadi tidak efisien, sehingga masalah ini perlu dipikirkan solusi ke depannya.

Program kedua, Pengelolaan Tahura, merupakan program penanaman pohon karet sebagai salah satu upaya reboisasi sekaligus peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Sayangnya, tim peneliti menilai kegiatan ini tidak lagi layak dilakukan berdasarkan analisis cost-benefit jika mengharapkan hasil ekonomi dalam jangka waktu di bawah lima tahun. Hasil analisis menunjukkan tingkat pengembalian yang negatif, yang berarti dalam waktu lima tahun atau kurang, belum ada manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat.

Rendahnya tingkat pengembalian ini disebabkan oleh pemilihan pohon karet sebagai tanaman yang diharapkan dapat memberi tambahan penghasilan. Sayangnya, pohon karet membutuhkan jangka waktu di atas lima tahun untuk tumbuh dan menjadi produktif. Namun, meskipun program ini belum mampu memberikan kontribusi secara finansial, tetapi program ini tetap dapat berkontribusi untuk menyerap emisi karbon.

Program ketiga adalah Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Alam, Dampak Lingkungan serta Percontohan Penerapan PLTB. Program ini mengajak kelompok-kelompok tani di Jambi untuk melakukan budidaya karet untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sayangnya, meskipun tujuannya positif, namun sama seperti penilaian pada program sebelumnya, tingkat pengembalian program ini negatif.

Jika dianalisis menggunakan cost-benefit analysis program ini tidak lagi layak dilakukan jika ingin mendapatkan hasil ekonomi dalam waktu pendek. Alasannya sama, yaitu karena pohon karet belum bisa produktif dalam lima tahun.

Meskipun begitu, sama dengan program sebelumnya, ada juga manfaat tidak langsung yang tidak dihitung dalam analisis. Manfaat ini dirasakan oleh kelompok-kelompok tani yang mengikuti program ini. Beberapa manfaat tersebut adalah adanya bantuan alat-alat pertanian serta pembinaan yang dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang pertanian. Selain itu, tentunya ada manfaat berupa penyerapan emisi karbon melalui pohon yang ditanam.

Dari hasil analisis ini, tim peneliti mengusulkan tiga hal ini pada Pemerintah Provinsi Jambi:

1. Selalu memperhitungkan efektivitas dan efisiensi setiap program sebelum melaksanakannya
2. Menyusun anggaran dengan memperhatikan manfaat yang ingin dicapai
3. Melakukan penambahan anggaran pada program yang terbukti memberikan manfaat.