Manusia seringkali berpikir bahwa kesejahteraan ekonomi merupakan prioritas pertama dalam kehidupan. Hal ini dapat dilihat dari model-model ekonomi yang ada sebelumnya, yang seringkali berorientasi pada Produk Domestik Bruto (PDB).

Seiring dengan berkembangnya teknologi, kegiatan ekonomi pun semakin bertambah dan bervariasi. Namun, seringkali kegiatan-kegiatan tersebut berbenturan dengan kepentingan lingkungan. Industri-industri memerlukan energi dan bahan baku yang cukup besar untuk memproduksi barang-barang mereka. Energi dan bahan baku ini seringkali diambil dari alam. Jika laju pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan kesadaran dan aksi untuk menjaga kelestarian lingkungan, pada akhirnya alam akan rusak dan bencana pun akan terjadi.

Model ekonomi hijau muncul untuk menjawab masalah ini. Ekonomi hijau merupakan perekonomian yang mengakui bahwa kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial itu penting, namun lingkungan juga sama pentingnya. Dengan prinsip ini, maka pelaku ekonomi wajib melakukan aktivitas ekonomi yang mempertimbangkan emisi karbon, hemat sumber daya alam dan mendukung keadilan sosial.

Penerapan ekonomi hijau dalam seluruh aktivitas ekonomi masyarakat akan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak menghabiskan cadangan sumber daya alam yang ada di bumi.

Ekonomi hijau mulai diadopsi secara serius oleh PBB melalui UNEP (United Nation Environmental Program) pada tahun 2011. Sejak saat itu, berbagai negara mulai menerapkan ekonomi hijau. Misalnya, Korea Selatan menetapkan bahwa 2% dari anggaran nasionalnya akan digunakan untuk investasi di bidang lingkungan seperti pengembangan energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan. Meksiko membangun dan mempromosikan BRT (Bus Rapid Transit) untuk mempopulerkan penggunaan kendaraan umum pada masyarakat.

Indonesia sendiri telah memiliki target untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% dari BAU sampai tahun 2030. Untuk bisa mencapai target tersebut, seluruh satuan kerja pemerintah harus memiliki pemahaman yang sama akan pentingnya ekonomi hijau dan mengaplikasikannya ke dalam lingkup pekerjaan mereka.

Selain menganggap penting kelestarian lingkungan, ekonomi hijau juga menganggap penting kesetaraan sosial. Perekonomian selama ini, selain seringkali melupakan aspek lingkungan, juga sering mengacuhkan aspek sosial. Akibatnya, hampir setengah dari penduduk dunia mengalami kemiskinan karena tidak memiliki sumber daya modal, pendidikan, maupun tenaga yang memadai. Akses untuk mendapat pekerjaan yang layak seringkali tertutup bagi mereka karena masalah ini.

Di ekonomi hijau, aktivitas ekonomi yang harus dilakukan adalah aktivitas ekonomi yang tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga mendukung kesejahteraan sosial. Misalnya, pemerintah dapat menanamkan investasi pada suatu bidang yang selain tidak merusak lingkungan, juga dapat menyerap tenaga kerja yang besar.

Masih banyak tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia dan negara-negara lain untuk menerapkan ekonomi hijau sepenuhnya. Tantangan yang paling mendesak untuk ditangani yaitu peningkatan kesadaran publik terhadap pentingnya ekonomi hijau. Ekonomi hijau bukan hanya kewajiban Pemerintah. Pihak swasta dan masyarakat yang juga merupakan pelaku ekonomi juga memegang peran penting dalam pelaksanaan ekonomi hijau. Meskipun kesadaran Pemerintah sudah tinggi, jika publik masih belum memiliki kesadaran yang sama, maka kebijakan yang sudah dibuat Pemerintah bisa jadi tidak disambut dengan antusias, atau justru malah ditolak.

Tantangan lain yang seringkali menjadi topik pembicaraan adalah mengenai biaya. Banyak negara, termasuk negara maju seperti Amerika Serikat, yang masih mempertanyakan apakah mereka mampu mengadopsi ekonomi hijau dari segi finansial. Industri-industri bisa saja merasa terbebani jika emisi karbon mereka dikenai pajak, atau bisa juga mereka tidak mampu membiayai pemasangan teknologi yang lebih ramah lingkungan atau menggunakan energi terbarukan yang lebih mahal dari energi tak terbarukan.

Tentunya, jika para pelaku ekonomi – pemerintah, swasta, maupun masyarakat – telah memahami pentingnya pembangunan berkelanjutan, maka resistensi atas ekonomi hijau karena masalah biaya akan berkurang. Bagaimanapun juga, membayar lebih pada saat ini untuk membangun sistem ekonomi yang dapat bertahan selamanya akan lebih murah daripada menghabiskan seluruh cadangan sumber daya alam sekarang dan membayarnya di kemudian hari saat mereka telah habis.