Penganggaran hijau ke depannya akan diadopsi oleh pemerintah dari berbagai level, mulai dari pusat, provinsi, hingga kota dan kabupaten. Di level provinsi, kota dan kabupaten khususnya, penganggaran hijau menjadi sangat penting karena merekalah yang akan berinteraksi lebih dekat dengan para pelaku ekonomi seperti pihak swasta dan masyarakat.

Untuk melihat apakah pemerintah provinsi dan kabupaten sudah siap untuk menerapkan penganggaran hijau, LPEM melakukan baseline survey. Survey dibuat berdasarkan tujuh indikator kesiapan yang dapat Anda lihat pada grafik di atas.

Indikator pertama, pengetahuan dasar, mengukur pemahaman responden tentang konsep-konsep dasar dari perubahan iklim dan mitigasi perubahan iklim.

Indikator kedua, pengetahuan penganggaran hijau, mengukur tingkat pemahaman responden tentang konsep yang spesifik mengenai penganggaran hijau serta pendanaan untuk program-program pro-hijau

Indikator kemampuan internal mengukur komitmen lembaga yang diwakili responden untuk menerapkan proses penganggaran hijau.

Indikator komitmen internal mengukur kemampuan teknis (meliputi namun tidak terbatas pada kemampuan SDM) dari SKPD yang diwakili oleh responden untuk menerapkan pengangaran hijau Indikator koordinasi antar lembaga mengukur tingkat koordinasi/kerjasama antar lembaga di berbagai tingkat yang relevan dengan proses penganggaran hijau

Indikator kerangka regulasi mengukur tingkat kesiapan regulasi yang relevan dengan proses penganggaran hijau

Indikator komitmen eksternal mengukur tingkat dukungan dari pihak eksternal terhadap SKPD dalam pelaksanaan penganggaran hijau (Meliputi namun tidak terbatas pada DPR, LSM, dan masyarakat)

Survei dilaksanakan di empat provinsi terpilih, yaitu Jambi, NTB, NTT, dan Sulawesi Barat. Dari masing-masing provinsi, dipilih pula beberapa kabupaten di dalamnya untuk disurvei. Target survei merupakan Bappeda dan SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah), sedangkan responden umumnya adalah Kabid atau Kasubid.

Hasil Survei Pemerintahan Provinsi

Hasil survei pada Pemerintah Provinsi menunjukkan bahwa seluruh Pemerintah Provinsi relatif belum siap untuk melaksanakan penganggaran hijau, kecuali NTB. Setiap provinsi mendapat nilai cukup pada empat hingga lima indikator.

Dari ketujuh indikator, indikator pengetahuan dasar merupakan indikator yang mendapat nilai rendah di tiga dari empat provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi, khususnya Jambi, NTT, dan Sulbar, perlu memahami lebih lanjut mengenai konsep dasar perubahan iklim dan mitigasinya.

Sementara itu, indikator kerangka regulasi merupakan indikator yang mendapat nilai tertinggi di tiga dari empat provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi terkait perubahan iklim dan penganggaran hijau dinilai sudah ada oleh responden.

Hasil Survei Kabupaten di Jambi

Hasil survey di empat kabupaten di Jambi menunjukkan bahwa kesiapan Pemerintah Kabupaten untuk menerapkan penganggaran hijau masih ada di bawah kesiapan Pemerintah Provinsi. Indikator yang mendapat nilai paling rendah adalah kemampuan internal, komitmen internal, pengetahuan dasar, dan pengetahuan penganggaran hijau.

Hasil Survei Kabupaten di NTB

Hasil survei di tiga kabupaten di NTB bervariasi, meskipun lebih mengarah ke belum siap. Ketiga kabupaten memiliki tiga hingga empat indikator yang mendapat nilai rendah. Indikator sisanya, di Lombok Utara dan Lombok Timur, hanya mendapat nilai cukup.

Hasil yang ekstrim didapat dari survei di Lombok Tengah. Kabupaten ini memiliki empat indikator dengan nilai rendah dan tiga indikator dengan nilai tinggi.

Hasil Survei Kabupaten di NTT

Keempat kabupaten di NTT yang disurvey memiliki hasil yang beragam. Tiga dari empat kabupaten tersebut, yaitu Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya dinilai relatif siap untuk menerapkan penganggaran hijau. Hal ini dapat ditunjukkan oleh hasil survei, dimana dari ketujuh indikator, tidak ada satu pun yang mendapat nilai rendah. Bahkan, satu hingga dua indikator mendapat nilai tinggi di masing-masing provinsi. Kedua indikator ini adalah Pemahaman dan Komitmen Eksternal serta Kerangka Regulasi.

Kabupaten Sumba Barat merupakan satu-satunya kabupaten yang belum siap untuk mengimplementasikan penganggaran hijau, dengan tiga dari tujuh indikator kesiapan menunjukkan nilai rendah. Sama seperti kabupaten dari provinsi lain, indikator yang mendapat nilai rendah adalah Pengetahuan Dasar, Komitmen Internal, serta Kemampuan Internal.

Hasil Survei Kabupaten di Sulbar

Hasil survey di dua kabupaten di Sulbar, yaitu Mamuju dan Mamasa, menunjukkan bahwa keduanya belum siap untuk melaksanakan penganggaran hijau. Seperti di kabupaten di provinsi lainnya, indikator yang mendapat nilai rendah adalah indikator mengenai pengetahuan dasar dan pengetahuan penganggaran hijau, serta komitmen internal dan kemampuan internal.

Melihat hasil dari seluruh kabupaten, indikator yang konsisten mendapat nilai rendah adalah indikator pengetahuan umum, pengetahuan penganggaran hijau, komitmen internal, serta kemampuan internal.

Hal ini menggambarkan bahwa sebagain besar personel di SKPD tidak memiliki keahlian dasar yang berhubungan dengan isu manajemen perubahan iklim, seperti estimasi GRK dari kegiatan sosial. Kebanyakan SKPD juga tidak menyebutkan isu perubahakn iklim dalam dokumen perencanaan strategis, yang bisa menjadi penghalang jika ke depannya ada kegiatan atau program terkait perubahan iklim yang harus dijalankan. Untuk meningkatkan kesiapan SKPD pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, dalam mengimplementasikan penganggaran hijau, ada beberapa hal yang harus diajarkan. Diantaranya adalah:

• kesadaran SDM mengenai dampak lingkungan yang dihasilkan sektor yang diawasi oleh SKPD;
• cara-cara yang dapat ditempuh SKPD untuk memitigasi emisi GRK pada sektor yang diawasi oleh SKPD;
• kemampuan untuk mengeksplorasi metode-metode pendanaan yang inovatif untuk melaksanakan program-program pro-hijau, mengingat kapasitas fiskal di daerah umumnya terbatas;

Untuk mendukung implementasi dari Penganggaran Hijau pada tingkat pemerintah daerah di Indonesia, LPEM FEB UI melalui dana yang diberikan oleh MCAI (Millenium Challenge Account Indonesia) tengah mengembangkan seperangkat indikator yang diberi nama _”Green Budgeting Indicator. “_ Green Budgeting Indicator (GBI) disusun dengan tujuan untuk menjadi alat evaluasi bagi para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat ataupun daerah untuk menilai performa penganggaran hijau yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. GBI terdiri dari tiga indikator yaitu, indikator efisiensi, efektivitas dan signifikansi. Yang mana masing-masing dari ketiga indikator tersebut memiliki tujuan pengukuran tersendiri. Untuk mendapatkan simulasi perhitungan GBI silahkan mengunduh _Dashboard GBI_ pada tautan berikut: Dashboard GBI